reformasi intelijen indonesia for Dummies

reformasi intelijen indonesia for Dummies

Blog Article

In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had penned independent, and contradictory, stories around the economy for cupboard ministers and to get a parliamentary committee. BIN also well prepared an error-stuffed briefing for parliament's International Affairs and Protection Fee ahead of John Howard's pay a visit to to Indonesia in February 2002.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama

This court docket is the upper different in settling work related disputes. Another alternatives are employment conciliation, arbitration and mediation. This court docket also acts because the registrant with the settlement reached utilizing the other usually means (to give executory electrical power).

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Para reformator menyadari apa yang terjadi dalam gereja, hati nurani mereka tidak bisa melihatnya begitu saja bagaimana hidup umat Tuhan yang jauh dari firman Tuhan.

Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan unit-device reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.

Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inner, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty resolving malah asik menjadi issue getting.

Di tingkat global, negara-negara dengan pasar saham yang maju cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Trader yang memahami risiko dan strategi investasi dapat memperoleh keuntungan signifikan tanpa harus mengandalkan keberuntungan semata.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

One particular monumental instance would be the entry of Laskar Jihad, a paramilitary group led by alumni on the Afghanistan war, to Maluku to engage in conflicts above religious problems. The president firmly ordered all safety and intelligence apparatus to prevent their entry, but there was no maximum work, even allegations emerged that they had been deliberately offered Area to show up at. Ultimately, Maluku conflict became one Di Sini of many entry points for the Jemaah Islamiyah and al-Qaeda terrorism movements, a training camp and recruitment of latest cells and networks, and thus sow the seeds of radical movements and terrorism that lived and unfold in Indonesia to this day.